Legal Centric

Payment System regulatory reform was initiated with the issuance of Regulation of the Governor of Bank Indonesia Number 22/23/PBI/2020, Regulation of the Governor of Bank Indonesia Number 23/6/PBI/2021, and Regulation of the Governor of Bank Indonesia Number 23/7/PBI/2021. To support the issuance of the referred regulations, implementing provisions that will further regulate matters that are operational in nature in the implementation of Payment System by Payment Service Providers and Payment System Infrastructure Operators are needed. Based on these considerations, on 30 June 2022, the Members of the Board of Governors of Bank Indonesia issued Regulation of the Members of the Board of Governors of Bank Indonesia Number 24/7/PADG/2022 regarding Implementation of Payment System by Payment Service Providers and Payment System Infrastructure Operators.

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran diawali dengan penerbitan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020, Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, dan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021. Untuk mendukung penerbitan peraturan-peraturan tersebut, diperlukan ketentuan pelaksanaan yang akan mengatur lebih lanjut hal yang bersifat operasional dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 30 Juni 2022, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

Friday, December 09 2022

Reporting of Securities Company Conducting Business Activities as Underwriters and Broker-Dealers

Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Underwriters and Broker-Dealers are currently required to submit reports to Financial Services Authority with different frequencies and are spread out in several separate regulations. With the various types of reports that must be submitted, it is necessary to re-evaluate the number and types of reports to prevent duplication of report requests and integrate the reporting information of Underwriters and Broker-Dealers. Based on the consideration above, on 18 May 2022, the Chairperson of the Board of Commissioners of Financial Services Authority stipulated Regulation the Chairperson of the Board of Commissioners of Financial Services Authority Number 8/POJK.04/2022 regarding Reporting of Securities Company Conducting Business Activities as Underwriters and Broker-Dealers.

Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek saat ini wajib menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan yang harus disampaikan, maka perlu adanya evaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan tersebut untuk menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 18 Mei 2022, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Wednesday, December 07 2022

Latest

Updates

Articles

Laws & Regulations

Insights

Recent Announcements