On 22 November 2022, the Minister of Finance stipulated Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 172/PMK.04/2022 regarding Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 218/PMK.04/2019 regarding Exemption from Import Duty and/or Non-Collection of Tax in the Context of Import on Import of Goods for Operation of Geothermal Implementation Activity. The regulation is stipulated to amend Regulation of the Minister of Finance Number 218/PMK.04/2019 regarding Exemption from Import Duty and/or Non-Collection of Tax in the Context of Import on Import of Goods for Operation of Geothermal Implementation Activity in the context of accommodating government policies on the use of geothermal sector infrastructure financing funds and to intensify the development of the geothermal implementation sector.
Pada tanggal 22 November 2022, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi. Peraturan tersebut ditetapkan untuk mengubah Peraturan Menkeu Republik Indonesia Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi dalam rangka mengakomodasi kebijakan pemerintah mengenai penggunaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan untuk meningkatkan pengembangan sektor penyelenggaraan panas bumi.
On 3 March 2023, the Head of the National Agency of Drug and Food Control stipulated Regulation of the Head of the National Agency of Drug and Food Control Number 7 Year 2023 regarding Criteria and Administrative Procedure for the Registration of Quasi-Drugs. The regulation is stipulated to regulate the standards and/or requirements for safety, efficacy, and quality of quasi-drugs in the context of protecting the community from quasi-drugs that do not fulfill safety, efficacy, and quality requirements.
Pada tanggal 3 Maret 2023, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi. Peraturan tersebut ditetapkan untuk mengatur standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat kuasi dalam rangka melindungi masyarakat dari obat kuasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.