To use Legal Centric's advanced search and filtering tools please Login or start a Free Trial


Regency Regulation · Bupati Banyuwangi · 16 TAHUN 2025 Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyar

  • 16 June 2025
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Laws & Regulations
  • Regional Autonomy
  • Economy
  • Micro/Small/Medium-Scale Business

City Regulation · Walikota Semarang · 69 TAHUN 2018 Penugasan Pengelolaan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Gas Mentana yang diproses menjadi Energi Listrik di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang kepad...

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI GAS METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI LISTRIK DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KEPADA PT BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang- UndangNomor 18 Tahun 2008 tent

  • 03 October 2018
  • Corporate
  • Laws & Regulations
  • Regional Autonomy
  • Waste
  • Health, Safety & Environment (HSE)

City Regulation · Walikota Surabaya · 30 TAHUN 2025 Tata Cara Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Warga untuk Pemberian Intervensi kepada Warga Kota Surabaya

SALINAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA WARGA UNTUK PEMBERIAN INTERVENSI KEPADA WARGA KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SURABAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data warga sebagai dasar untuk pemberian intervensi kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16

  • 30 June 2025
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Information Technology
  • Laws & Regulations
  • Regional Autonomy
  • Data Protection and Privacy

City Regulation · Walikota Semarang · 29 TAHUN 2025 Pencabutan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Gas Mentana yang diprose...

WALI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI GAS METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI LISTRIK DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KEPADA PT BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG,

  • 02 July 2025
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Regional Autonomy
  • Energy
  • Laws & Regulations
  • Waste
  • Health, Safety & Environment (HSE)
  • Corporate

Governor Regulation · Gubernur Lampung · 13 TAHUN 2025 Kawasan Tanpa Rokok

  • 27 May 2025
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Laws & Regulations
  • Health
  • Regional Autonomy
  • Protection

Regulation · Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal · DRAFT Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

  • 03 July 2025
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Investment
  • Permits
  • Laws & Regulations

City Regional Regulation · Walikota Bandung · 5 TAHUN 2025 Penyelenggaraan Reklame

  • 04 June 2025
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Commercial
  • Advertising and Marketing
  • Laws & Regulations
  • Regional Autonomy

City Regulation · Walikota Semarang · 31 TAHUN 2025 Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026

WALI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai

  • 04 July 2025
  • Laws & Regulations
  • Regional Autonomy
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Governmental Affairs/Organization

Decision · Menteri Komunikasi dan Digital · DRAFT Daftar Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Wajib Memenuhi Standar Teknis

RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR TEKNIS MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat

  • 07 July 2025
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Information Technology
  • Telecommunications
  • Governmental Affairs/Organization
  • Laws & Regulations

City Regulation · Walikota Bandung · 20 TAHUN 2025 Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Mencabut 236 Tahun 2017, 237 Tahun 2017, 238 Tahun 2017 240 Tahun 2017, 241 Tahun 2017 Bentuk: PERATURAN (PER) Oleh: WALIKOTA BANDUNG Nomor: 20 TAHUN 2025 Tanggal: 23 APRIL 2025 (BANDUNG) Tentang: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA W

  • 23 April 2025
  • Government Services/Public Administration/Procedures
  • Tax
  • Laws & Regulations
  • Income Tax
  • Regional Tax
  • Regional Autonomy

Cookies On
Our Website
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them on our site and how to change your cookie settings please click here to view our cookie policy. By continuing to use this site without changing your settings you consent to our use of cookies in accordance with our cookie policy.