To use Legal Centric's advanced search and filtering tools please Login or start a Free Trial
1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyar
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI GAS METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI LISTRIK DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KEPADA PT BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang- UndangNomor 18 Tahun 2008 tent
SALINAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DAN PEMANFAATAN DATA WARGA UNTUK PEMBERIAN INTERVENSI KEPADA WARGA KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SURABAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data warga sebagai dasar untuk pemberian intervensi kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16
WALI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI GAS METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI LISTRIK DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KEPADA PT BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG,
RANCANGAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
WALI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai
RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR TEKNIS MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat
Mencabut 236 Tahun 2017, 237 Tahun 2017, 238 Tahun 2017 240 Tahun 2017, 241 Tahun 2017 Bentuk: PERATURAN (PER) Oleh: WALIKOTA BANDUNG Nomor: 20 TAHUN 2025 Tanggal: 23 APRIL 2025 (BANDUNG) Tentang: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA W