Rangkuman Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-1/BC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Parameter Targeting Berdasarkan Manajemen Risiko Dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Impor Barang Kiriman Instruksi ini menginstruksikan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk menyediakan, mengimplementasikan, dan memutakhirkan sistem analisis risiko importasi barang kiriman guna penetapan jalur pelayanan dan pengawasan impor barang kiriman berdasarkan parameter targeting pada Sistem Kom

• 08 August 2025

Rangkuman Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik Serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Peraturan ini menetapkan bahwa kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Milik meliputi: (a) operasional, (b) pemeliharaan, dan (c) perawatan. Dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Pengelola dapat menggunakan sistem informasi pengelolaan yang diakses oleh Anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rum

• 08 August 2025

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya Kementerian Keuangan menetapkan ketentuan tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya (PMK 55/2025). PMK 55/2025 diterbitkan dalam rangka men

• 08 August 2025

Pemerintah Dorong Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) sebagai Solusi Inovatif Pembiayaan Infrastruktur Image not found or type unknown KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS HM.02.04/277/SET.M.EKON.3/08/2025 Pemerintah Dorong Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) sebagai Solusi Inovatif Pembiayaan Infrastruktur Jakarta, 7 Agustus 2025 Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional serta mengo

• 07 August 2025

Kriteria Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemerintah menetapkan ketentuan mengenai kriteria wajib pajak Pajak Penghasilan (PPh) tertentu yang dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah

• 08 August 2025

Penetapan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Bulan Agustus 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk bulan Agustus 2025 sebesar Rp13.527 per liter ditambah ongkos angkut. HIP tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2025. Lebih lanjut, HIP BBN jenis biodiesel dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: HIP = (harga Crude Palm Oil Kantor Pemasaran Bersama (KPB)

• 08 August 2025

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehi

• 16 July 2025

Pada tanggal 19 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta untuk meningkatkan keberterimaan pasar dan pelaksanaan prinsip keberlanjutan di seluruh rantai pasok produ

• 08 August 2025

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa penilaian risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman secar

• 31 August 2021

V IIZSSZON XS . . .FIE/I\ 'EI Z ErrElurg rlBdruq8uBd III talturJ IIqVJgIS prll4'red'zl Z Euqurg nEdINJ IBrepusn rnpledsul II{e^\ .II z tuelurg IlPdPu4ItuBd Etruo44elg r.rEp rsP>Irunuox uelslsv'oI Z EuElurg nBdPurIEuBd IPIJoIIToJ uelsrsv6 Z Euqurg nEdru4lSuBd {psFq uelslsvI Z EuElurg nrdBurrl8rrEd BIIEuo

• 05 August 2025