To use Legal Centric's advanced search and filtering tools please Login or start a Free Trial
RANCANGAN 1 BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoIeh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan
WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Rangkuman Peraturan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi Peraturan ini menetapkan bahwa Manajer Investasi dapat menggunakan layanan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Penilaian. Penilaian Manajer Investasi dilakukan terhadap Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana yang telah efektif dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bur
WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat
Ekspansi PMI Manufaktur, Inflasi Terkendali, dan Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut: Cerminkan Optimisme Pelaku Usaha Tetap Terjaga Image not found or type unknown KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS HM.02.04/301/SET.M.EKON.3/09/2025 Ekspansi PMI Manufaktur, Inflasi Terkendali, dan Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut: Cerminkan Optimisme Pelaku Usaha Tetap Terjaga Jakarta, 1 September 2025 P
Pemerintah Tegaskan Dukungan Bagi Stabilitas Pasar Modal dan Upaya Menjaga Optimisme Ekonomi Indonesia Image not found or type unknown KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS HM.02.04/300/SET.M.EKON.3/09/2025 Pemerintah Tegaskan Dukungan Bagi Stabilitas Pasar Modal dan Upaya Menjaga Optimisme Ekonomi Indonesia Jakarta, 1 September 2025 Di tengah tantangan dinamika sosial politik saat ini, perekonomian nasional
Rangkuman Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2025 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Peraturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan: (a) rumah tapak, dan (b) satuan rumah susun, yang memenuhi persyaratan, ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025. PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan merupa
Ekonomi Syariah Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru di KTI Departemen Komunikasi 1 September 2025 Hits: 274 EKONOMI SYARIAH JADI SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DI KTI Siaran Pers No. 27/205/DKom Ekonomi Syariah (Eksyar) hadir sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang membuka keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), upaya mendorong eksyar terus dilakukan bersinerg
Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025. Lebih lanjut, dalam konferensi pers tersebut dinyatakan bahwa tingkat bunga penjaminan ad
Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium dan Premium Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan ketentuan baru terkait kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dan premium. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Keputusan Bapanas 299/2025). Penetapan tersebut merupakan langkah jangka pendek dari pemerintah supaya penggilingan padi kembali b