To use Legal Centric's advanced search and filtering tools please Login or start a Free Trial
Rangkuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Peraturan ini menetapkan bahwa Bank Indonesia (BI) melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) dan Profesi Penunjang PUVA. Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA meliputi: (a
SP 103/GKPB/OJK/VII/2025 SIARAN PERS DORONG EKONOMI HIJAU DAN TARGET NET ZERO EMISSION, OJK LUNCURKAN BUKU PERDAGANGAN KARBON BAGI SEKTOR JASA KEUANGAN Jakarta, 15 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan buku “Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan” sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau d
Rangkuman Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak Peraturan ini menetapkan bahwa Pelayanan Perkawinan Ternak adalah pelayanan di bidang perkawinan ternak yang meliputi inseminasi buatan, transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan dan kawin alam (pemacek) yang dilaksanakan baik berdasarkan penugasan maupun perizinan. Jenis Pelayanan Perkawinan Ternak meliputi: (a) Kawin Alam, (b) Inseminasi Buatan, (c) Transfer Embrio, dan (d) Pemeriks
Rencana Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Eropa telah mencapai kesepakatan politik atas Indonesia dan Uni Eropa (European Union/EU) atau Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) (IEU-CEPA) pada hari Minggu, 13 Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa IEU-CEPA akan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kuartal III tahun 2025
Yth. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN NOMOR : HK.02.03/A.XI/231/2025 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI BAGI JEMAAH HAJI TAHUN 2025 Pembinaan, pelayanan, dan pelindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang terpadu, dilaksanakan agar ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan tuntunan agama merupakan tujuan penyelenggaraan ibadah h
Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas) yang telah diumumkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025. Pembentukan Satgas tersebut bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal demi mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menyampaikan bahwa Satgas ters
Rencana Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Baru tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penerbitan Peraturan OJK terbaru mengenai pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) paling lambat pada bulan Agustus 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa rancangan Peraturan OJK tersebut telah selesai disusun dan saat ini sedang melalui tahap final, yaitu harmonisasi dengan Kementerian Hukum s
Pada tanggal 4 Februari 2025, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai.